AMBON – Transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan administrasi kependudukan menjadi tema utama dalam diskusi publik yang digelar di Gedung FISIP Universitas Pattimura lantai 3, Selasa, 27 Mei 2025. Kegiatan ini diinisiasi oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Unpatti sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran kritis mahasiswa terhadap pentingnya tata kelola administrasi yang bersih dan bertanggung jawab. Diskusi tersebut berlangsung sejak pukul 09.00 WIT dan diikuti secara aktif oleh peserta dari berbagai kalangan. Antusiasme peserta tampak sejak awal kegiatan dimulai. Agenda ini juga menjadi momentum akademik untuk mempertemukan praktisi dan akademisi dalam ruang ilmiah. Suasana kegiatan berlangsung kondusif dan lancar tanpa hambatan berarti.
Ketua panitia, Chiquitita A.B. Suripatty dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai ruang partisipatif bagi mahasiswa. Ia berharap diskusi ini dapat menumbuhkan pemahaman baru terkait peran transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, khususnya administrasi kependudukan. Dalam laporannya, ia juga menyebutkan bahwa jumlah peserta yang terdata mencapai 121 orang. Sebagian besar peserta merupakan mahasiswa semester IV dan VI yang sedang mengambil mata kuliah Perilaku Administrasi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah dosen dari lingkup Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Kehadiran dosen dan mahasiswa menambah bobot akademis dalam diskusi tersebut.
Setelah laporan panitia, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Dekan FISIP Unpatti, Dr. Wahab Tuanaya, M.Si. Dalam sambutannya, Dr. Tuanaya menyambut baik pelaksanaan diskusi publik ini sebagai bagian dari penguatan kapasitas akademik mahasiswa. Ia menekankan pentingnya membangun kultur transparansi sejak dalam proses pendidikan, agar kelak mahasiswa dapat menjadi birokrat dan praktisi yang menjunjung tinggi prinsip good governance. Dr. Tuanaya juga mengapresiasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam diskusi yang mengangkat isu-isu publik aktual. Menurutnya, kolaborasi antara kampus dan instansi pemerintah sangat penting dalam membentuk karakter pelayanan publik yang akuntabel. Ia berharap kegiatan semacam ini dapat terus berlanjut secara berkala.
Diskusi ini dipandu oleh moderator Ahmad Rosandi Sakir, S.I.P., M.A.P., dosen pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Unpatti. Dalam membuka sesi diskusi, Ahmad menegaskan bahwa tema yang diangkat sangat relevan dengan konteks tata kelola pemerintahan saat ini. Ia juga memperkenalkan dua narasumber utama yang memiliki kapabilitas di bidangnya. Suasana forum dibuat interaktif dan terbuka agar peserta dapat berkontribusi secara aktif. Moderator membagi sesi diskusi dalam dua bagian, yakni pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Sikap moderat dan komunikatif Ahmad membuat jalannya diskusi berjalan tertib dan produktif.
Pemateri pertama adalah Ibu Hanny M.S. Tamtelahitu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon. Dalam paparannya, ia menjelaskan berbagai tantangan dan strategi yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil dalam membangun pelayanan yang transparan dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya digitalisasi pelayanan sebagai salah satu langkah efektif dalam meminimalisir praktik korupsi dan mempercepat pelayanan masyarakat. Ibu Hanny juga menguraikan kebijakan-kebijakan yang mendukung keterbukaan informasi publik. Berbagai inovasi yang sudah dilakukan, seperti pelayanan mobile dan sistem antrian online, turut dijelaskan dalam pemaparannya. Peserta terlihat antusias menyimak materi dari narasumber praktisi tersebut.
Pemateri kedua adalah Ibu Julia Theresia Patty, dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Unpatti. Ibu Julia lebih banyak menyoroti aspek teoritik dan akademik terkait makna transparansi dan akuntabilitas dalam konteks administrasi publik. Ia menjelaskan bahwa transparansi tidak sekadar membuka data kepada publik, namun juga memastikan data tersebut mudah diakses dan dipahami. Akuntabilitas, menurutnya, berkaitan erat dengan komitmen aparatur dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakannya kepada publik. Penjelasan disertai contoh-contoh kasus nyata yang memudahkan peserta memahami konsep. Gaya penyampaian yang lugas dan sistematis membuat pemaparan Ibu Julia mendapat respons positif dari peserta.
Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah dosen dari lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Kehadiran para dosen tidak hanya sebagai pendamping, tetapi juga ikut memberikan nuansa akademik yang kuat dalam diskusi. Para dosen terlihat aktif mencatat dan memberikan dorongan kepada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan. Beberapa dosen bahkan ikut berdiskusi saat sesi tanya jawab berlangsung. Hal ini menunjukkan sinergi antara tenaga pengajar dan mahasiswa dalam membangun budaya ilmiah. Kehadiran dosen juga menjadi simbol komitmen institusi dalam mendukung kegiatan pengembangan akademik mahasiswa.
Sebagian besar peserta berasal dari mahasiswa semester IV dan VI yang sedang menempuh mata kuliah Perilaku Administrasi. Keterlibatan mahasiswa dalam diskusi ini menjadi bagian dari pembelajaran aktif berbasis isu nyata yang sedang dihadapi dalam tata kelola administrasi publik. Mereka tidak hanya hadir sebagai pendengar, tetapi juga aktif mengajukan pertanyaan kritis kepada narasumber. Diskusi menjadi sarana yang efektif untuk mempertemukan teori yang dipelajari di kelas dengan praktik yang terjadi di lapangan. Respons positif dari mahasiswa juga memperlihatkan bahwa kegiatan semacam ini sangat dibutuhkan. Mereka mendapatkan wawasan baru yang relevan dengan bidang studinya.
Suasana diskusi berlangsung hidup dan dinamis sepanjang kegiatan. Para peserta secara bergantian mengangkat tangan untuk bertanya dan menanggapi paparan narasumber. Antusiasme ini menunjukkan bahwa topik yang dibahas sangat dekat dengan kepentingan publik dan kehidupan sehari-hari mahasiswa. Beberapa peserta bahkan mempertanyakan sistem pelayanan kependudukan yang mereka alami secara langsung. Narasumber menjawab setiap pertanyaan dengan detail dan terbuka. Interaksi dua arah ini menjadikan forum diskusi tidak hanya sebagai transfer ilmu, tetapi juga ruang aspirasi masyarakat kampus.
Dalam sesi diskusi, beberapa pertanyaan mengarah pada pentingnya pengawasan publik terhadap pelayanan administrasi. Seorang mahasiswa mempertanyakan sejauh mana masyarakat dapat mengontrol kinerja aparatur Dukcapil. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Ibu Hanny dengan menjelaskan adanya kanal pengaduan online dan kotak saran di tiap kantor pelayanan. Ia menambahkan bahwa penguatan pengawasan publik menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi. Hal ini didukung pula oleh pernyataan Ibu Julia yang menyatakan bahwa kontrol publik adalah elemen penting dari akuntabilitas. Kolaborasi masyarakat dan pemerintah menjadi kunci keberhasilan tata kelola yang baik.
Sebagian peserta juga menyinggung soal pelayanan yang tidak merata di wilayah-wilayah terpencil. Dalam tanggapannya, narasumber menjelaskan berbagai strategi jemput bola yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kota Ambon. Termasuk program pelayanan keliling ke kecamatan-kecamatan yang jauh dari pusat kota. Narasumber menyadari bahwa kesenjangan akses masih menjadi tantangan, namun terus diupayakan solusi bertahap. Digitalisasi pelayanan disebut sebagai salah satu jawaban jangka panjang terhadap masalah tersebut. Narasumber juga mengajak mahasiswa untuk berperan sebagai agen perubahan di masyarakat.
Setelah sesi tanya jawab, moderator menyampaikan rangkuman dan menekankan pentingnya keberlanjutan diskusi semacam ini. Ahmad Rosandi Sakir menyampaikan bahwa pembelajaran di luar kelas seperti ini sangat penting untuk memperkaya perspektif mahasiswa. Ia juga mengajak peserta untuk tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi turut menyebarkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas di lingkungan masing-masing. Diskusi pun ditutup dengan tepuk tangan meriah dari peserta sebagai tanda apresiasi. Suasana hangat dan penuh semangat tetap terjaga hingga akhir kegiatan. Panitia kemudian mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat.
Menurut pantauan panitia, seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar sesuai dengan agenda yang telah disusun. Tidak ada kendala teknis yang berarti selama pelaksanaan acara. Para peserta tetap berada di lokasi hingga acara selesai sebagai bentuk komitmen terhadap topik yang diangkat. Kepanitiaan juga dinilai sukses dalam mengatur jalannya acara, dari registrasi hingga dokumentasi. Hal ini menjadi bukti bahwa mahasiswa FISIP Unpatti mampu menyelenggarakan kegiatan akademik secara profesional. Dokumentasi kegiatan telah disiapkan untuk laporan kepada pihak fakultas dan publikasi internal kampus.
Diskusi publik ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kegiatan serupa di masa mendatang. Isu transparansi dan akuntabilitas merupakan tema besar yang harus terus diangkat dalam berbagai forum akademik dan kebijakan publik. Kampus sebagai pusat pembelajaran diharapkan menjadi motor penggerak untuk membentuk budaya pelayanan yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab. Kegiatan ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi antara dunia pendidikan dan pemerintahan. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memahami tantangan dan solusi di lapangan. Upaya ini akan mencetak lulusan yang siap menjadi agen perubahan di masyarakat.
More Stories
Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara Unpatti Ikuti Kuliah Lapangan di Pemkot Ambon
Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Unpatti Dapat Pendampingan Menuju Akreditasi Unggul dari LAMSPAK
Meriah dan Penuh Makna, Prodi Ilmu Administrasi Negara Sambut Mahasiswa Baru Angkatan 2024