Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Laksanakan Praktek Kuliah Lapangan Governansi Publik Kepulauan di Bappeda Provinsi Maluku

Ambon, 2025 — Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura melaksanakan kegiatan Praktek Kuliah Lapangan (PKL) Mata Kuliah Governansi Publik Kepulauan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 3 Bappeda, diikuti oleh 23 mahasiswa, dan menjadi bagian dari pembelajaran lapangan untuk memahami bagaimana perencanaan pembangunan dilakukan dalam konteks wilayah kepulauan seperti Maluku.

Setibanya di lokasi, rombongan mahasiswa disambut langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Dr. Anton Loilosa, ST., MT. Dalam sambutannya, Dr. Anton memberikan apresiasi kepada para mahasiswa yang telah memilih Bappeda sebagai lokasi pembelajaran lapangan. Ia menjelaskan bahwa memahami governansi publik kepulauan membutuhkan cara pandang yang luas, karena Maluku memiliki karakteristik geografis yang kompleks dan menuntut proses perencanaan pembangunan yang berbeda dibandingkan daerah kontinental.

Dr. Anton menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan di Maluku selalu mempertimbangkan keterbatasan akses antarpulau, distribusi sumber daya yang tidak merata, serta kebutuhan pelayanan publik yang menyesuaikan kondisi geografis. Ia menegaskan bahwa Bappeda memainkan peran strategis dalam merancang kebijakan pembangunan daerah yang efektif, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan kemaritiman. Menurutnya, mahasiswa yang mempelajari administrasi negara perlu memahami bagaimana perencanaan dilakukan secara teknis, struktur koordinasi antarinstansi, serta penggunaan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Kegiatan PKL ini didampingi oleh dua dosen pendamping lapangan, yakni Julia Theresia Patty, S.Sos., MM., dan Ahmad Rosandi Sakir, S.I.P., M.A.P. Kedua dosen tersebut memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga mampu memahami praktik governansi publik dari narasumber langsung di instansi pemerintah. Mereka menekankan bahwa pembelajaran lapangan seperti ini penting untuk memperluas wawasan mahasiswa sekaligus mempertemukan teori yang dipelajari di kelas dengan realitas birokrasi pemerintahan daerah.

Selama diskusi berlangsung, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan seputar proses perencanaan pembangunan, mekanisme koordinasi lintas sektor, strategi pembangunan kepulauan, hingga isu-isu yang dihadapi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan berbasis data. Beberapa mahasiswa menanyakan tentang upaya pemerintah provinsi dalam mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah, terutama pada pulau-pulau kecil dan terpencil yang sering mengalami keterbatasan akses layanan publik.

Dr. Anton menjawab seluruh pertanyaan dengan komprehensif, sekaligus memberikan gambaran mengenai arah pembangunan Maluku ke depan. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus memperkuat sistem perencanaan berbasis data, mendorong kolaborasi antarOPD, serta mengoptimalkan perencanaan jangka menengah dan jangka panjang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Narasumber juga mengajak mahasiswa untuk berperan aktif dalam mengembangkan kapasitas diri, karena dunia administrasi publik membutuhkan SDM yang kompeten, analitis, dan peka terhadap persoalan kemasyarakatan.

Mahasiswa yang mengikuti PKL mengaku mendapatkan pengalaman penting, terutama karena dapat mendengar langsung penjelasan dari pejabat yang terlibat dalam proses perencanaan daerah. Mereka menyampaikan bahwa kunjungan ini membantu mereka memahami dinamika governansi kepulauan yang selama ini hanya dipelajari dalam bentuk teori di kelas.

Kegiatan PKL Mata Kuliah Governansi Publik Kepulauan ditutup dengan sesi foto bersama antara mahasiswa, dosen pendamping, dan Kepala Bappeda Provinsi Maluku. Melalui kegiatan ini, Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Unpatti berharap mahasiswa semakin memahami bahwa governansi publik tidak hanya berkaitan dengan prosedur administratif, tetapi juga strategi pembangunan yang mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi masyarakat kepulauan seperti Maluku.