Ambon, 16 Oktober 2025 — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura melaksanakan kuliah umum bagi mahasiswa baru angkatan 2025 dengan menghadirkan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Dr. Anton Loilosa, ST., MT., sebagai pembicara utama. Kegiatan yang berlangsung di Aula Lantai 3 FISIP Unpatti ini menghadirkan ratusan mahasiswa dari seluruh program studi di lingkungan fakultas, dan mengangkat tema “Peran Perencanaan Pembangunan dalam Mendorong Transformasi Layanan Publik di Maluku.” Kuliah umum tersebut menjadi agenda pembuka yang bertujuan memberikan pemahaman awal kepada mahasiswa baru mengenai dinamika kebijakan publik dan arah pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Dekan FISIP menegaskan bahwa kuliah umum ini merupakan langkah awal bagi mahasiswa untuk mengenali lebih dekat realitas kebijakan dan pemerintahan di Maluku. Ia menekankan bahwa mahasiswa ilmu sosial dan ilmu politik harus dibekali kemampuan untuk membaca, memahami, dan mengkritisi proses pembangunan daerah, terutama pada masa di mana perubahan sosial dan digitalisasi berlangsung sangat cepat. Menurutnya, FISIP sebagai institusi akademik memiliki tanggung jawab untuk menjembatani teori dan praktik melalui dialog langsung dengan para pemangku kebijakan.
Dr. Anton Loilosa mengawali pemaparannya dengan menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan merupakan jantung dari sistem pemerintahan modern. Perencanaan yang baik, menurutnya, adalah fondasi untuk menghadirkan layanan publik yang efektif, merata, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Ia memaparkan bahwa Maluku, sebagai provinsi kepulauan, memiliki tantangan geografis yang khas dan membutuhkan pendekatan pembangunan yang berbeda dari daerah lain. Karena itu, sistem perencanaan yang terukur sangat penting untuk memastikan setiap program benar-benar menyentuh masyarakat di berbagai wilayah.
Ia menambahkan bahwa transformasi layanan publik saat ini sangat dipengaruhi perkembangan teknologi dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang transparan serta cepat. Pemerintah daerah, melalui Bappeda, terus mendorong digitalisasi layanan serta peningkatan kualitas perencanaan berbasis data. Menurutnya, data menjadi komponen penting dalam menentukan prioritas pembangunan, mengukur capaian program, serta merancang kebijakan yang adaptif terhadap kondisi lapangan. Pada kesempatan itu, ia juga menguraikan sejumlah program strategis yang sedang dan akan dijalankan pemerintah provinsi, khususnya yang terkait pemerataan layanan publik, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi daerah berbasis potensi wilayah.
Di hadapan mahasiswa baru, Dr. Anton menekankan pentingnya peran generasi muda dalam ekosistem pembangunan. Ia menyampaikan bahwa mahasiswa FISIP memiliki kemampuan analitis dan pemahaman sosial-politik yang menjadikan mereka calon perencana, analis kebijakan, dan pemimpin masa depan. Ia mengajak para mahasiswa untuk tidak hanya belajar teori di ruang kelas, namun juga mengembangkan kompetensi praktis seperti riset kebijakan, pengelolaan data, dan kemampuan komunikasi publik. Menurutnya, kemampuan tersebut akan sangat dibutuhkan ketika mereka terlibat dalam proses pembangunan, baik sebagai birokrat, peneliti, aktivis, maupun profesional di bidang lainnya.
Ia juga menyinggung pentingnya kemitraan antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Menurutnya, kampus adalah sumber gagasan ilmiah yang dapat memberikan perspektif objektif dan solusi ilmiah bagi berbagai persoalan pembangunan. Karena itu, Bappeda Maluku terbuka terhadap kerja sama dalam bentuk riset, penyusunan rekomendasi kebijakan, maupun program magang bagi mahasiswa. Ia mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan kesempatan tersebut guna memperluas pengalaman lapangan serta memahami proses pengambilan kebijakan dari dekat.
Antusiasme mahasiswa tampak dari banyaknya pertanyaan yang muncul dalam sesi diskusi. Para mahasiswa baru mengangkat isu-isu yang beragam, mulai dari ketimpangan pembangunan antarwilayah, peluang karier di instansi perencanaan daerah, hingga penggunaan teknologi digital dalam memetakan kebutuhan masyarakat. Beberapa mahasiswa mengaku bahwa kuliah umum ini membuka perspektif baru tentang bagaimana perencanaan pembangunan bekerja dan sejauh apa dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Mereka menilai bahwa materi yang disampaikan sangat relevan dengan disiplin ilmu yang mereka pilih dan memberikan gambaran praktis tentang dunia kerja di sektor pemerintahan.
Salah seorang mahasiswa baru dari Program Studi Administrasi Publik menyatakan bahwa penjelasan narasumber membuatnya memahami bahwa proses perencanaan tidak sesederhana yang dibayangkan. Ia mengaku bahwa mendengar langsung pengalaman dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah membuat dirinya semakin tertarik mempelajari kebijakan publik. Sementara itu, mahasiswa lain dari Program Studi Ilmu Pemerintahan menyampaikan bahwa kegiatan ini memberinya motivasi untuk mempersiapkan diri sebagai calon analis kebijakan yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Maluku.
Kuliah umum ini diakhiri dengan penyerahan plakat penghargaan dari pihak fakultas kepada Dr. Anton Loilosa sebagai bentuk apresiasi atas kesediaannya berbagi ilmu dan pengalaman. Pihak fakultas berharap bahwa kegiatan seperti ini dapat menjadi tradisi akademik tahunan yang tidak hanya memperkuat kerja sama antara FISIP dan pemerintah daerah, tetapi juga mendorong mahasiswa untuk lebih aktif memahami isu-isu pembangunan.
Melalui pelaksanaan kuliah umum ini, FISIP Unpatti menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pendidikan yang relevan dengan tantangan zaman serta mendukung lahirnya generasi muda yang cerdas, kritis, dan mampu mengambil peran dalam pembangunan Maluku. Kegiatan ini menjadi langkah awal bagi mahasiswa baru untuk memahami bahwa mereka bukan sekadar peserta dalam lingkungan akademik, tetapi calon aktor perubahan yang akan menentukan arah masa depan daerah.

More Stories
PENELITIAN: PELAYANAN PUBLIK ADMINISTRASI KEPULAUAN DI KABUPATEN MALUKU TENGAH
PRAKTIK KULIAH LAPANGAN (PKL) MATA KULIAH KEBUDAYAAN MALUKU
Digitalisasi Administrasi Desa Untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Publik Di Desa Waiheru