Pada 24 Juli 2024, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pattimura menyelenggarakan Lokakarya Peningkatan Kerja Sama Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Ambon dengan melibatkan berbagai mitra strategis, termasuk Pemerintah Kota Ambon (Pemkot Ambon), Pemerintah Provinsi Maluku (Pemprov Maluku), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Lokakarya ini menjadi agenda penting dalam memperkuat sinergi lintas lembaga dan memperluas jejaring kolaborasi untuk mendukung implementasi MBKM yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di lingkungan FISIP Unpatti.
Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan fakultas, dosen, tim pelaksana MBKM, serta perwakilan dari institusi mitra. Dalam sambutan pembukaan, pimpinan FISIP menegaskan bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga penyelenggara pemilu, dan BUMN bukan hanya memperluas ruang belajar mahasiswa, tetapi juga memperkuat komitmen fakultas dalam menghadirkan pendidikan yang relevan dan responsif terhadap dinamika dunia kerja serta kebutuhan pelayanan publik. Pendekatan kolaboratif dianggap sebagai fondasi utama dalam mewujudkan lulusan yang kompeten, adaptif, dan memiliki daya saing tinggi di berbagai sektor.
Dalam sesi pemaparan, pihak fakultas menyampaikan perkembangan pelaksanaan MBKM di FISIP Unpatti. Penjelasan mencakup capaian program magang mahasiswa di sejumlah instansi, keterlibatan mahasiswa dalam riset kolaboratif, pelaksanaan proyek pengabdian masyarakat, hingga partisipasi mereka dalam program asistensi mengajar dan proyek kemanusiaan. Pemaparan ini menunjukkan bahwa FISIP Unpatti terus melakukan perbaikan dan penguatan mekanisme pelaksanaan MBKM untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas kompetensi mahasiswa.
Selanjutnya, perwakilan mitra memberikan tanggapan terkait pengalaman mereka dalam bekerja sama dengan FISIP Unpatti selama pelaksanaan MBKM. Diskusi berlangsung aktif dan konstruktif, dengan membahas peluang pengembangan kerja sama ke depan serta tantangan yang masih perlu dibenahi. Salah satu isu penting yang disoroti adalah perlunya keselarasan antara kebutuhan kompetensi institusi mitra dengan capaian pembelajaran mahasiswa, sehingga kegiatan MBKM dapat memberikan manfaat optimal bagi kedua belah pihak.
Perwakilan Pemkot Ambon dan Pemprov Maluku menekankan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam berbagai program pemerintah sangat diperlukan, terutama dalam mendukung tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan daerah, serta pengembangan inovasi berbasis teknologi. Mahasiswa dianggap dapat memberikan perspektif baru yang segar dan kreatif, sehingga kehadiran mereka bukan hanya sebagai peserta magang, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam mengembangkan inovasi kebijakan dan layanan publik.
Sementara itu, KPU dan Bawaslu menyampaikan bahwa pelibatan mahasiswa dalam kegiatan kepemiluan masih memiliki potensi besar untuk diperluas. Mahasiswa dinilai mampu berkontribusi dalam pendidikan pemilih, riset demokrasi, literasi politik, serta pengawasan partisipatif yang dapat memperkuat kualitas proses demokrasi di Maluku. KPU dan Bawaslu juga membuka peluang kolaborasi jangka panjang dalam bentuk riset pemilu, pendampingan kegiatan sosialisasi, dan pelatihan kepemiluan.
BUMN yang hadir dalam kegiatan ini turut memberikan perspektif mengenai kebutuhan dunia industri dan dunia profesional yang semakin menuntut kompetensi lintas bidang. Mereka membuka peluang kerja sama dalam bidang manajemen, pelayanan publik berbasis teknologi, komunikasi organisasi, hingga pengembangan kapasitas digital. Keterlibatan BUMN dinilai sangat strategis karena memungkinkan mahasiswa FISIP memperoleh pengalaman profesional dalam lingkungan kerja yang kompetitif dan menantang.
Dari diskusi yang berlangsung, lokakarya ini menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Pertama, perlunya penguatan dokumen kerja sama dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) agar pelaksanaan kegiatan MBKM memiliki dasar kelembagaan yang lebih kuat dan terarah. Kedua, perlunya penyelarasan kebutuhan kompetensi mahasiswa dengan kebutuhan institusi mitra untuk memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang relevan dan berkualitas. Ketiga, pengembangan sistem koordinasi, pendampingan, serta monitoring pelaksanaan MBKM yang lebih terstruktur dan berbasis data, sehingga setiap kegiatan dapat dievaluasi secara berkala dan sistematis.
Selain itu, mitra sepakat meningkatkan peran aktif mereka dalam memberikan ruang bagi mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan profesional, proyek berbasis kebutuhan nyata, riset terapan, dan pengembangan inovasi lokal. Kesepakatan ini menegaskan komitmen bersama untuk membangun ekosistem pendidikan tinggi yang lebih terbuka, inklusif, dan berbasis kolaborasi lintas sektor.
Lokakarya Peningkatan Kerja Sama MBKM FISIP Unpatti ini ditutup dengan penegasan kembali komitmen bersama untuk memperluas jejaring kolaborasi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan MBKM. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan ekosistem pendidikan tinggi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Maluku, dunia kerja, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. FISIP Unpatti berharap kerja sama yang telah dibangun dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi mahasiswa, institusi mitra, dan masyarakat luas.

More Stories
PERTEMUAN DAN TOUR KOTA DILI BERSAMA ALUMNI FISIP UNPATTI DARI TIMOR LASTE
PERTEMUAN DAN PENANDA-TANGANAN DOKUMEN KERJASAMA (MOU) dan PKS ANTARA UNIVERSITAS PATTIMURA DENGAN UNIVERSITAS NASIONAL TIMOR LASTE (UNTL) DAN PKS ANTARA FISIP UNIVERSITAS PATTIMURA AMBON DAN FISIPOL UNIVERSITAS NASIONAL TIMOR LASTE
KULIAH UMUM PROFESSOR FRIDUS – VRIDGE UNIVERSITEIT THE NETHERLANDS BAGI MAHASISWA FISIP UNPATTI